Di tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan politik yang signifikan melalui gerakan reformasi. Gerakan ini muncul sebagai respon atas ketidakpuasan publik terhadap rezim otoriter yang sudah berlangsung lebih dari tiga dekade.
Salah satu tujuan utama reformasi ialah menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanda pemerintahan sebelumnya.
Anies Baswedan Mengingatkan Amanat Reformasi
Sekarang, hampir 25 tahun sejak gerakan reformasi dimulai, banyak pihak berpendapat bahwa penting untuk mengingatkan kembali pesan reformasi. Salah satu tokoh yang muncul sebagai kandidat potensial untuk mewujudkan amanat tersebut ialah Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta yang berpengaruh.
Anies Baswedan meraih popularitas luar biasa sejak memimpin DKI Jakarta pada 2017. Ia dinilai sebagai sosok yang visioner, berani, dan berkomitmen untuk memajukan kehidupan masyarakat.
Sebagai cendekiawan dan mantan menteri pendidikan, Anies Baswedan mempunyai latar belakang pendidikan yang kuat dan pemahaman yang mendalam mengenai masalah sosial dan politik yang dihadapi Indonesia.
Salah satu aspek penting yang perlu ditekankan ialah pentingnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Anies Baswedan sudah menunjukkan komitmennya dalam memerangi korupsi dengan berbagai kebijakan antikorupsi yang diterapkan di DKI Jakarta.
Misalnya, ia memperkenalkan sistem e-procurement untuk meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Anies juga mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau penggunaan anggaran publik melalui program partisipasi masyarakat yang inovatif.
Selain itu, Anies Baswedan juga menunjukkan kepeduliannya terhadap otonomi daerah. Salah satu tujuan reformasi ialah memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah, sehingga mereka bisa mengambil keputusan sendiri mengenai pengelolaan sumber daya dan pembangunan daerah.
Anies Baswedan telah mengusulkan berbagai kebijakan serta program untuk memperkuat otonomi daerah di Jakarta. Misalnya, ia mendorong pengembangan sektor pariwisata di daerah tertinggal sebagai upaya mendongkrak ekonomi lokal.
Berikutnya, pembatasan kekuasaan merupakan hal yang penting untuk diingatkan kembali dalam konteks amanta reformasi. Anies Baswedan menunjukkan kepeduliannya kepada pembatasan kekuasaan dengan mengusulkan reformasi di Jakarta.
Ia menginginkan birokrasi yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan mengurangi birokrasi yang tidak perlu kemudian memperkuat mekanisme pengawasan, diharapkan penyalahgunaan kekuasaan bisa dicegah.
Anies Baswedan juga menolak dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI merupakan konsep yang menyatakan bahwa ABRI tidak hanya bertugas menjaga keamanan nasional, namun juga ikut terlibat dalam politik. Anies Baswedan juga menegaskan bahwa ABRI perlu kembali pada perannya yang sebenarnya, ialah menjaga keamanan serta pertahanan negara.